Penulis : Abi Pute OPINI - Di tengah sistem ekonomi global yang semakin kapitalistik, masyarakat kerap terjebak dalam skema yang tidak berpihak pada kesejahteraan mereka. Badan Pengelola Investasi (BPI), misalnya, membentuk Dana Anagata Nusantara yang mengelola dana dari berbagai BUMN di Indonesia. Namun, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari pengelolaan dana ini?
Susunan pengurusnya patut dicermati, termasuk keterlibatan tiga tokoh dari luar negeri. Salah satunya Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand, yang memiliki rekam jejak kontroversial. Ada pula Jefrisah, seorang kapitalis, serta kehadiran Danantara, yang pada akhirnya tetap berorientasi pada kapitalisme penuh. Pertanyaannya, apakah skema ini benar-benar berpihak pada rakyat atau justru memperkuat dominasi kelompok tertentu?
Fenomena ini bukanlah hal baru. Kapitalisme telah menciptakan kekerasan simbolik dan verbal dalam sistem ekonomi, di mana pola keuangan masyarakat diarahkan pada pendapatan untuk konsumsi terlebih dahulu, baru kemudian tabungan. Ini bertolak belakang dengan prinsip ekonomi berkah yang seharusnya diterapkan: pendapatan untuk tabungan dulu, baru konsumsi.
Akibatnya, ketika tabungan tidak mencukupi, masyarakat dipaksa mencari pinjaman yang berbunga. Pinjol (pinjaman online) pun menjamur, menawarkan solusi instan yang pada akhirnya menjerat dalam lingkaran riba. Fenomena ini bahkan melahirkan apa yang bisa disebut sebagai K3 – Kekerasan Kriminal: Korupsi, Kolusi, dan Kriminalitas.
Ironisnya, praktik ini bertentangan langsung dengan nilai-nilai dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan bahwa jual beli itu halal, sedangkan riba diharamkan:
"Wa ahallallahu al-bai’ wa harramar riba"
"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
Namun, di lapangan, banyak pasar subuh yang modal usahanya justru berasal dari pinjaman berbasis riba, seperti yang disediakan oleh bank keliling. Bukankah ini bentuk eksploitasi yang dilegalkan?
Karena itu, kini saatnya membangun solusi nyata: WARTABA – Warung Tanpa Riba. Sebuah konsep yang tidak hanya sekadar utopia, tetapi harus diwujudkan sebagai gerakan nyata untuk melepaskan ekonomi rakyat dari jeratan riba.
Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi?
